Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Sejumlah pemuda, yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Peduli Tanah Air Indonesia (KOPTASI), mendukung penuh komitmen dan kinerja baik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait buntut transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan sederet persoalan lainnya.
Kordinator Koptasi mengatakan bahwa, sebagaimana yang telah diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang disorot tajam oleh publik.
Sejumlah persoalan muncul di Kemenkeu buntut dari terungkapnya kekayaan janggal Rafael Alun Trisambodo (RAT) hingga adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) Rp349 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kemenkeu.
Menkopolhukam Mahfud MD yang pertama membuka info transaksi mencurigakan itu ke publik, berkeyakinan bahwa laporan itu merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Selanjutnya, angka TKM Rp 349 triliun ini didapatkan setelah melalui berbagai proses klarifikasi oleh pihak terkait.
Sebelum merevisi pernyataannya, Mahfud menyebutkan bahwa TKM tersebut bernilai Rp 300 triliun dan berada di lingkungan Kemenkeu, dimana sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Informasi mengenai pernyataannya tersebut diklarifikasi oleh PPATK bahwa tidak seluruhnya dugaan tindak pidana tersebut berada di lingkungan Kemenkeu, tetapi seharusnya diterjemahkan bahwa Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (dalam hal ini dugaan TPPU).
Menurut Gesriado, hal ini dikuatkan melalui pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa tudingan TKM Rp 349 triliun bukan merupakan TPPU maupun korupsi yang dilakukan oleh jajaran Kemenkeu.
Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui surat-surat yang dikirimkan oleh PPATK yang terkait dengan korporasi dan pegawai senilai Rp 22 triliun, dimana Rp 18,7 triliun korporasi dan Rp 3,3 triliun pegawai.
Sejumlah angka dalam surat PPATK tersebut terkait Kemenkeu merupakan transaksi debit kredit, transaksi jual beli harta yang diakumulasikan selama 14 tahun dari 2009 sampai 2023.
Semua kompilasi laporan ini dipastikan telah ditindaklanjuti. Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut digunakan untuk profiling risk.
Kata Gesriado, Sri Mulyani telah mewujudkan komitmennya untuk menuntaskan pelbagai persoalan di institusi Kemenkeu, juga turut meminta dukungan dari berbagai instansi pemerintah, stakeholder, masyarakat dan terutama aparat penegak hukum (APH).
Dukungan ini adalah bentuk kepedulian publik dalam berpartisipasi membenahi institusi Kemenkeu menjadi lebih baik.
"Tentunya, dukungan kita semua akan dapat membantu menuntaskan persoalan yang menjadi fokus publik saat ini serta mendorong langkah-langkah maju Kemenkeu kedepannya".
Terhadap hal itu, Koalisi Pemuda Peduli Tanah Air Indonesia (KOPTASI) memiliki semangat dan komitmen yang sama dengan Menkeu Sri Mulyani untuk menuntaskan persoalan di Kemenkeu saat ini.
Pertama, Koalisi Pemuda Peduli Tanah Air Indonesia mendukung penuh langkah Sri Mulyani untuk menyelesaikan berbagai persoalan pegawai internal di Kemenkeu termasuk diproses ke aparat penegak hukum.
Kedua, Koalisi Pemuda Peduli Tanah Air Indonesia mendukung Sri Mulyani untuk melakukan bersih-bersih, sebagai bentuk dukungan melakukan reformasi kelembagaan dan pengawasan internal di Kemenkeu yang berkelanjutan.
Ketiga, Koalisi Pemuda Peduli Tanah Air Indonesia mendukung upaya dan Komitmen Sri Mulyani untuk pencegahan dan memberantas Korupsi di lingkungan internal Kemenkeu terutama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kemenkeu, kami Koalisi Pemuda Peduli Tanah Air Indonesia (KOPTASI) mendukung penuh komitmen dan kinerja baik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI untuk segera menuntaskan persoalan yang menimpa instansi yang dipimpinnya.
Published : Ardi
