Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menerima audiensi WHO dan UNFPA, Senin ( 17/4/2023).
Audiensi tersebut dihadiri Reproductive Health Programme Specialist dan Maternal Health Programme Analyst UNFPA, Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak, serta Kesehatan Reproduksi WHO.
Pada kesempatan itu, Zanariah menyampaikan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan ber-KB, di antaranya dari segi ilmuwan masih ada bias yang mana perempuan belum memiliki informasi yang lengkap bahwa adanya alat kontrasepsi selain suntik dan pil.
Selain itu, pasokan alat kontrasepsi banyak yang didiamkan di gudang dan tidak didistribusikan dengan baik lantaran anggaran untuk biaya transportasi distribusi alat kontrasepsi tidak memadai, seperti di Kabupaten Serang. Secara nasional, KB pria yang ditargetkan dalam RPJMN sebesar 5% hanya terealisasi 2,1%.
Dalam audiensi, UNFPA siap mendukung pelaksanaan Program PPT Kespro (Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi) dan perluasan model serta berharap Program PPT Kespro dibuat skala nasional dalam rangka percepatan penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia. Selain itu, UNFPA mengusulkan untuk menggandeng WHO dan UNICEF (dalam lingkup UN) serta seluruh kementerian/lembaga terkait.
Zanariah menambahkan dari hasil evaluasi, ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan PPT Kespro. Pilar pertama yaitu komitmen pimpinan daerah, pilar kedua peningkatan kapasitas untuk provinsi dan kabupaten/kota khusus PPT Kespro, serta pilar ketiga melakukan sinkronisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan kementerian teknis kepada daerah.
Di akhir penghujung audiensi, pada pertemuan tim teknis PPT-Kespro yang akan dilaksanakan pada Selasa (18/4/2023), UNFPA akan mengajak WHO untuk memaparkan tiga pilar terpenting dalam pelaksanaan PPT-Kespro di daerah.
Seluruh kementerian/lembaga terkait dapat memberi masukan dan persetujuan terhadap tiga pilar tersebut, agar kedepan PPT Kespro dapat terlaksana lebih baik dan efisien.
Representatif UNFPA Ms. Anjali Sen berharap dapat beraudiensi dgn Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk membicarakan Program BERANI (Better Sexual, Reproductive Health and Right for all in Indonesia) fase 2 dalam rangka SDGs.
(Red/MH)
