Soppeng, Kabartujuhsatu.news,- Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng di bawa Kepemimpinan Salahuddin, SH, MH menghadirkan inovasi baru dengan Program Mappakainge (mengingatkan, red) yang kini digunakan wadah ini dengan mengundang berbagai stakeholder khususnya menjelang pemilu 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik dalam pemilu legislatif, Presiden maupun Pemilukada yang dilangsungkan di pelataran masjid agung Darussalam Watansoppeng. Senin malam (10/4/2023).
Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai lembaga pemerintah ikut berpartisipasi dengan menyiapkan wadah diskusi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan para penyelenggara Pemilu.
Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.
Tidak hanya itu, namun menurut PKPU RI bahwasanya meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya tugas komisioner KPU semata namun seluruh pihak, baik pemerintah yang wajib melakukan upaya-upaya, maupun masyarakat itu sendiri, terang anggota KPU Soppeng Muzakkir dalam diskusi tersebut.
Kegiatan FGD yang bertajuk Upaya meningkatkan partisipasi pemilu yang nampaknya menjadi momen yang baik para pegiat peduli Demokrasi yang salah satunya di utarakan oleh Koordinator KAHMI Andi Akbar yang mengungkapkan terkait data pemilih ganda pada pemilu sebelumnya dengan harapan hal itu tidak terjadi lagi pada pemilu yang akan datang, utamanya yang sudah meninggal maupun yang tidak ber KTP di tempat Domisilinya.
Andi Akbar menginginkan yang tidak hanya defacto dalam menetapkan data pemilih namun juga de jure sehingga dalam penetapan data pemilih mestinya facto de jure, imbuhnya.
Hal itu diapresiasi oleh Kajari Soppeng Salahuddin yang menurutnya dalam diskusi ini sangat banyak manfaatnya termasuk soal data pemilih dan defacto de jure tadi, katanya.
Dalam diskusi tersebut berkembang bahwa KPU dan Bawaslu selalu berkoodinasi untuk terus melakukan perbaikan data, begitupun dengan Transdukcapil yang diketahui selama ini kerap menjemput bola utamanya pada pemilih pemula dengan melakukan perekaman di sekolah-sekolah maupun pada hari H pelaksanaan pemilu, hanya saja terkadang terkendala dengan kurangnya blanko KTP, terang Andi Faisal Labunga Plt Dinas Transdukcapil pemkab Soppeng.
Kajari Soppeng Salahuddin meminta kepada Dinas Transdukcapil agar kiranya jika ada perubahan data sebaiknya pro aktif ke KPU dan Bawaslu tanpa di minta, Imbuhnya.
Winardi selaku Ketua Bawaslu mengatakan, terkait data ganda yang terkadang adanya warga yang meninggal dunia tidak serta merta bisa di hapus begitu saja namun ada PKPU yang mengatur sehingga cukup menandai agar kartu pemilih mereka tidak digunakan orang lain, imbuhnya.
Dikesempatan itu Kajari Soppeng juga mengajak kepada para kepala desa untuk pro aktif meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan saunding data ke Dukcapil nanti dukcapil sounding data ke KPU, imbuhnya.
Kajari Salahuddin mengaku telah mewakafkan diri untuk melakukan sosialisasi yang dimulainya insya Allah dengan Progam jaga Desa, selain monitoring APBDes juga membantu KPU dalam bersosialisasi agar KPU tidak terlalu di serang dan atau menjadi sasaran nuklirnya, apa lagi para calon yang tidak terpilih, ini bahaya, kata Salahuddin.
Kajari Soppeng Salahuddin menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini bukan hanya sebatas diskusi malam ini namun dirinya berharap ada implementasi apa yang telah menjadi bahasan diskusi begitupun kepada komisioner KPU Soppeng yang baru nanti wajib untuk menindaklanjuti, tegasnya.
(Red)
