Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kejaksaan RI Tahun 2023, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2023.
Kompetisi yang digelar Kemen PAN RB ini salah satu syarat lembaga negara untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Provinsi Gorontalo salah satu peserta dalam kompetisi ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Purwanto Joko Irianto SH, MH didaulat memaparkan inovasi Kejati Gorontalo dalam pelayanan dan penegakan hukum terhadap masyarakat, pemerintah daerah dan stake holder lainnya.
“Kita sampaikan , kinerja dalam pelayanan dan penegakan hukum Kejati Gorontalo saat ini mengalami banyak perubahan.
"Berbagai inovasi telah kita kerjakan, salah satunya peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan pedesaan di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam mengawal dan menjaga pembangunan di desa dan juga sadar hukum, ”ujar Kajati Gorontalo, Purwanto Joko Irianto, Minggu 8 Oktober 2023.
Kejati Gorontalo menuturkan, berbagai peran kerap diaktualisasikan, yang bertujuan agar warga dan aparaturnya melek tentang hukum dan menjauhi hukuman.
"Terlebih dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dana desa, Imbuhnya.
“Kejati Gorontalo meluncurkan program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES) pada bulan Mei 2023 lalu.
"SILOKDES adalah salah satu upaya Kejaksaan dalam mewujudkan Desa Maju dan Sejahtera di Provinsi Gorontalo,” jelas Kajati Purwanto.
Purwanto Joko Irianto menjelaskan, tujuan utama dari program ini adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan penggunaan dana desa, guna memaksimalkan potensi desa.
"Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa ini dirancang untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan ditingkat desa.
“Dengan hadirnya program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa ini, kita berharap dapat mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan potensi desa.” jelas Purwanto Joko Irianto.
“Program Silokdes ini juga merupakan langkah konkret dan komitmen Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dalam mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa,” terangnya.
Kejati Gorontalo akan memberikan bantuan hukum dan pengamanan dalam proses pelaksanaan program-program desa, untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Hal ini merupakan komitmen Kejati Gorontalo, dalam menjaga keberhasilan dan integritas program Silokdes di Provinsi Gorontalo.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kejaksaan RI Tahun 2023 yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng. (Felix Sidabutar)
(Red/ADC)
