Lutim, Kabartujuhsatu.news, Krisis Air di Kabupaten Luwu Timur mengundang perhatian dari berbagai kalangan termasuk Aktivis dari Lembaga HaK Asasi Manusia Republik Indonesia (LHI).
Pihak LHI menduga adanya kurang perhatian dari pihak pemerintah daerah terkait krisis air yang melanda kabupaten Lutim yang diketahui memiliki sumber air yang memadai, ungkap ketua harian LHI Iskaruddin.
Ia mencontohkan sungai air Malili yang beberapa bulan terakhir ini, warga masih dapat memanfaatkan airnya untuk kebutuhan untuk mandi dan mencuci pakaian.
Namun saat ini warga mengeluhkan air bersih khususnya di kecamatan Malili yang merupakan ibu kota kabupaten Lutim.
Iskar meminta pihak Pemda dan atau PDAM untuk memberikan solusi terhadap masalah ini.
Bahkan dirinya menghimbau pihak DPRD kabupaten Lutim untuk melakukan hearing jika tidak ada solusi dalam masalah ini.
Iskar menyebut sudah ada dalam aturan bahwasanya negara (pemerintah) harus hadir dalam menjawab persoalan ini.
Sementara itu, Ketum DPP LHI Arham MS mengatakan, "Kalau kita berbicara soal PDAM maka kita akan berbicara banyak masalah, tuturnya , Kamis (26/10/2023).
Menurutnya, "Anggaran yang dikucurkan atau dana penyertaan modal pemkab itu ada di berikan kepada PDAM sebagai pengelola, belum lagi pengadaan barangnya yang harus berstandar SNI dan sesuai spesifikasi, maupun kedalaman pipa, katanya.
"Hati-hati" PDAM itu bisa juga menjadi salah satu sumber pundi-pundi keuangan pejabat tertentu, pungkasnya mengingatkan.
(Red)
