Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Presiden Jokowi menghadiri dan membuka secara resmi acara Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Selasa (3/10/2023).
Dalam kegiatan ini dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Profesor Doktor Zudan Arif Fakrulloh beserta seluruh jajaran, ketua umum dan pengurus Korpri di kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten dan kota, dan segenap anggota Korpri.
Presiden Jokowi mengawali sambutannya mengatakan, "Senang sekali pada pagi hari ini bisa hadir di Rakernas Korpri, karena ini adalah satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan, ujarnya.
"Tadi Prof. Zudan menyampaikan anggota Korpri sudah mencapai 4,4 juta.
"Ini jumlah yang sangat besar dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa, ujar Presiden Jokowi.
Kata Presiden, "Partai boleh banyak, tapi yang melaksanakan, yang menentukan tetap Korpri, karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu Korpri, tandasnya.
"Jadi ibarat kendaraan, birokrasi ini mesinnya, mesin betapa sangat pentingnya, birokrasi itu mesinnya, terang Presiden Jokowi.
"Dan, kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, yang efisien, yang tidak menyebabkan bensin itu boros, yang tidak segera panas, tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu, dan tahan banting, karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah.
"Oleh sebab itu, saya ingin ekosistem kerja ASN itu harus memacu.
"Ini sering saya sampaikan, harus memacu orang untuk berkinerja, memacu orang untuk berprestasi, memacu orang untuk berinovasi.
"Ini tugas dari Pak Sekda provinsi, kabupaten, dan kota, tugas Sesmen, Sekjen di kementerian dan lembaga, tegas Jokowi.
"Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas.
"Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam.
"Saya pernah ke daerah, saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kok kerja sampai malam-malam, urusan apa.
"Saya cek, SPJ, bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ.
"Oleh sebab itu, saya balik ke sini, saya sampaikan ke Menteri Keuangan, Bu ini sistem ini harus dirombak, harus diubah, sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ.
"SPJ itu wajib, iya, tapi jangan sampai-sampai prosedur 43 step, itu belum anaknya.
"Karena dari pusat 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten, begitu sampai kota, bisa menjadi 120-an, beranak-pinak, benar ndak?..
"Siapa yang bilang tidak benar tunjuk jari, saya beri sepeda.
"Karena kenyataannya seperti itu, kenyataannya seperti itu, ada sebuah sistem kita ini yang enggak benar, ujar Presiden Jokowi.
"Mestinya birokrasi kita ini mestinya urusannya urusan yang penting, karena memang ini adalah mesin.
"Apa yang penting itu?
"Di setiap provinsi, kabupaten dan kota, dan nasional, pertama pertumbuhan ekonomi, harusnya ukurannya seperti itu.
"Sekda enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa, misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten (sebesar) enam koma.
"Harus ukurannya gitu, bukan ukurannya SPJ, repot kalau seperti itu, kejebak ke dalam sistem seperti itu.
"Ukurannya lagi apa? Inflasi.
"Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi apa, kalau inflasi tidak bisa di bawah tiga, berarti enggak kerja.
"Tiga, kemiskinan, ini yang dibutuhkan memang itu, bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu Pak Menpan, harus dirumuskan setelah Undang-Undang ASN jadi.
"Sehingga kita berubah betul, karena dunia saat ini perubahannya sangat cepat sekali.
"Saya terakhir di G20, di India, ada enam negara menyampaikan yang khawatir sekali dengan yang namanya AI (artificial intelligence), sekarang sudah muncul lagi generative artificial intelligence.
"Apa yang ditakutkan? Teknologinya ini sudah melesat maju, regulasinya belum siap, belum ada, sudah kemana-mana.
"Mestinya teknologi muncul, regulasinya disiapkan oleh birokrasi kita.
"Setiap muncul, siapkan. Kalau enggak siap, yang kena nanti seperti yang baru saja kejadian TikTok Shop, bisa mengenai UKM kita, UMKM kita, mengenai pasar-pasar tradisional kita, hati-hati.
"E-commerce ini hati-hati, bisa sangat baik kalau regulasinya mendukung, bisa menjadi sangat tidak baik kalau regulasinya tidak memberikan back-up, jelas Presiden.
"Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya, tapi memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya, memang agar orientasinya ini berubah.
"Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), seperti yang kejadian itu di Amerika Latin.
"Ini sering saya ceritakan, tahun 50 tahun 60, mereka sudah menjadi negara berkembang.
"Tapi, 50-60 tahun kemudian juga tetap menjadi negara berkembang, sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang, padahal saat itu mereka diberi peluang untuk melompat menjadi negara maju.
"Saya lihat, saya pelajari kenapa, karena tidak menggunakan opportunity, tidak bisa menggunakan peluang yang sudah diberikan.
"Dan, kita sekarang ini berada pada peluang itu. Jadi tiga kepemimpinan nasional di tahun 2024, tahun 2029, tahun 2034 itu sangat menentukan sekali Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak maju, atau terjebak pada middle income trap.
I"ni yang sangat penting untuk menjadi pemikiran kita bersama. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan peluang di tiga periode kepemimpinan ini, kita akan tetap menjadi negara berkembang.
"Kalau kita tidak bisa mengubah sistem yang ada menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, ya kita akan terjebak kepada middle income trap.
"Padahal peluangnya besar sekali, bonus demografi akan muncul nanti di tahun ‘30-an [2030-an], yang kedua sumber daya alam kita ini pas, pas kita memiliki reserved nikel yang besar, pas ada yang namanya mobil listrik.
"Tapi, kesempatan itu hanya muncul biasanya dalam satu peradaban sebuah negara itu hanya sekali.
"Dan disampaikan kepada saya dari World Bank, dari OECD, dari IMF, dari McKinsey, semuanya menyampaikan, “Presiden Jokowi, hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat, tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas, monoton, mohon maaf negara Anda akan terjebak kepada negara berpendapatan menengah terus seperti yang terjadi di Amerika Latin.” Ini yang kita enggak mau.
"Oleh sebab itu, karakter ASN harus berubah, jangan monoton. Jangan terpaku rutinitas, harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada.
"Regulasi baik itu undang-undang, permen (peraturan menteri), perda, nanti ada peraturan dinas, ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi.
"Karena sekarang itu butuh fleksibilitas yang tinggi, butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya akan berubah-ubah sangat cepat sekali.
"Dan juga, ASN yang jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi, mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi.
"Karakter itu yang, menurut saya, harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri.
"Kemudian kolaborasi, ini yang saya lihat, saya meng-handle kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ketemunya di mana enggak jelas.
"Itu yang berusaha selama sembilan tahun ini saya handle, agar mereka satu tujuan. Ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, tujuannya satu.
"Sehingga yang namanya, saya bolak-balik sampaikan, Pak Sekjen, Pak Sesmen, Pak Sekda, tolong didesain yang namanya APBN, yang namanya APBD, itu jangan banyak-banyak program, anggaran jangan di ecer-ecer ke dinas, dinas, dinas.
"Buat satu, dua, tiga program cukup, tapi gol. Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu. Jangan semua diratain.
"Kalau ada kenaikan APBD 5 persen, semua dinas tambahnya 5 persen, 5 persen, 5 persen, 5 persen, 5 persen, 5 persen, yang terjadi seperti itu.
"Saya mengalami, karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali, enggak ada di Indonesia seperti itu.
"Dari bawah wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali, enggak ada. Jadi saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa.
"Kembali lagi ke APBD tadi, APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas.
"Nanti dinas di bawahnya apa, sekarang karena berubah-ubah terus, kabid, nanti ke kabag, ke kasi misalnya.
"Kalau seperti itu, enggak akan jadi barang. Sudah fokus saja. Kalau kabupaten belum ada waduk, sudahlah konsentrasi membuat waduk, setahun satu, cukup, tapi jadi barang.
"Atau membuat embung, enggak apa-apa 10 embung, tapi jadi barang. Tidak semua diratain semua dinas tambahan anggarannya sama 5 persen, ada kenaikan anggaran semuanya 5 persen.
"Ada prioritas dong, mana yang harus didahulukan, mana yang menjadi skala prioritas kita.
"Kita sudah berpuluh-puluh tahun terjebak pada sebuah sistem prosedur yang rumit dan berbelit-belit, itu juga karena aturan banyak sekali.
"Saya pernah mencabut 3.300 perda, jangan tepuk tangan dulu. Cabut sudah, saya sampaikan ke Kemendagri.
“Iya, Pak, kita cabut.” Lewat kajian, lewat kalkulasi, cabut. Ndak ada tiga bulan digugat di mahkamah.
"Kalah, kalah, sudah setelah itu, saya sudah enggak usah, enggak usah, enggak usah. Saya cabut lagi nanti kalah lagi, gimana sudah.
"Itu sistem yang memang harus kita perbaiki, karena yang namanya perda itu juga mengatur birokrasi pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota.
"Yang kedua, saya ingin titip mengenai percepatan realisasi belanja produk dalam negeri.
"Hati-hati mengenai ini. Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, dari retribusi, dari penerimaan negara bukan pajak, dari royalti, dari dividen di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh Badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu, menjadi APBN, menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor. Bodoh sekali kita.
"Hati-hati ini, sampaikan kepada semua dinas kalau itu kita lakukan, kita mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit sekali, income daerah, income negara sangat sulit sekali, kemudian belanjanya barang impor. Penting selalu saya ingatkan.
"Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah benar seperti ini?
"Ini perlu saya ingatkan, Pak Sekda tolong sampaikan ini kepada seluruh kepala dinas mengingatkan mengenai ini.
"Pak Sesmen, Pak Dirjen, sampaikan ini kepada bawahan kita, Imbuh Presiden Jokowi.
"Enggak benar, mengumpulkannya sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka, sedih saya.
"Saya mengingatkan bolak-balik, tapi belum berhasil. Mungkin, saya masih menyampaikan, mungkin kalau Bapak-Ibu sekalian sebagai bos-bosnya Korpri di pusat maupun di daerah menyampaikan, mungkin malah lebih kena.
"Karena ini, tadi pagi saya cek, karena data, selalu sarapan pagi saya itu data. Realisasi produk dalam negeri, APBN itu baru 69 persen, 69 persen. APBD lebih rendah lagi 56 persen. Enggak tahu yang dibeli ini apa, kok baru 56 persen.
"Realisasi belanja produk dalam negeri kita pantau terus, sekarang ini sudah gampang sekali dengan adanya digital ini. BUMN 46 persen.
"Gimana kita mau menggerakkan UMKM kita, akan menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri.
"Yang terakhir mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan. Artinya, Bapak-Ibu sekalian…[pindah].
"Saya dengar ada yang senang, ada yang enggak senang. Tapi ingat Bapak-Ibu sudah …[tanda tangan].
"Bapak-Ibu sekalian,
Kita ini memiliki 17 ribu pulau, memiliki 17 ribu pulau.
"Satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu dihuni oleh 56 persen dari penduduk kita 278 juta, 278 [juta], 56 persen-nya itu hidup di Jawa, sehingga daya dukungnya sudah enggak kuat Pulau Jawa ini, 150-an juta hidup di Jawa.
"PDB ekonomi 58 persen itu ada di Jawa, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa.
"Yang pulau yang lain sisanya yang tadi 17 ribu kurang satu tadi, dapat apa? Ini ya sering saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan, perlu pemerataan.
"Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta, begitu sangat padatnya, begitu sangat kompleks permasalahannya. Karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta.
"Sehingga perlu digeser agar Indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara.
"Tapi, untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif.
"Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif, kan beda. Rumah dinas juga ada, rumah tapak maupun rumah apartemen, biaya pindah juga diberikan suami-istri plus anak, ada tunjangan kemahalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
'Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan juga biasa saja, sekarang kok jadi agak rumit gitu, kelihatannya kok agak rumit, gitu saya lihat.
"Tapi kalau nanti sudah ditunjuk Bapak pindah, Bapak pindah, Ibu pindah, Ibu pindah, moga-moga semuanya selesai.
"Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, pungkas Presiden Jokowi.
(Red)
