Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Surat terbuka Sri Eko Sriyanto Galgendu Kepada Presiden Joko Widodo, tersebar luas di kalangan pers, pada 30 September 2023, seperti yang diterima redaksi selengkapnya yang langsung menohok masalah pokok, terkait dengan gaduhnya investasi di Pulau Rempang yang terlanjur menimbulkan banyak korban itu.
Mulai dari anak-anak yang terganggu belajar, hingga ibu-ibu yang ikut diintimidasi serta sejumlah aktivis yang berunjuk rasa ditangkap dalam upaya menolak pengosongan tempat tinggal dan ladang mereka, sikap hendak penggusur dan membuldozer mereka dari tanah leluhur.
Surat terbuka Wali Spiritual dan Koordinator Presidium Forum Negarawan ini langsung menohok pada pertanyaan inti.
Yaitu, "Berapa Persen Negara Dapat Saham Investasi Yang Hendak Dilakukan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau itu" katanya yang dijadikan judul dari surat terbukanya ini.
Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, perkenankan kami untuk menanyakan : berapa persen negara mendapatkan saham di investasi Xinji Glass Holding LImited yang bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha (MEG ) di pulau rempang ?
Berapa persen negara mendapatkan saham di tanah Pulau Rempang Kepulauan Riau yang diberikan tanpa dibeli dengan uang.
Jika ini dihitung menjadi investasi negara, maka berapa persen saham yang didapatkan, dengan sewa sampai tahun 2080. Ditambah lagi permintaan anggaran tambahan untuk investasi itu senilai Rp 1,6 T dari negara.
Sekiranya akan dihitung menjadi jumlah saham, berapa persen jumlah sahan bagi negara kelak yang akan diperoleh ?
Eksploitasi bahan baku pasir silica dari Indonesia, jika hendak dihitung menadi nilai saham, berapa jumlahnya persentasenya ?
Bapak Presiden yang terhormat. Saya khawatir, jangan-jangan negara Indonesia tidak akan mendapat saham dari investasi yang akan dilakukan pihak asing di Pulau Rempang, Kepulauan Riau itu nanti. Jangan- jangan pula, saham untuk negara sudah dirampok untuk masuk ke kantong oknum yang cawe-cawe di proyek yang disebut strategis nasional ini. Saham untuk negera apalah mungkin sudah dikantong mereka masing-masing yang cawe dalam proyek tersebut.
Jangan-jangan ada juga peristiwa Papa minta saham di Pulau Rempang, seperti dongeng di PT Freeport dahulu.
Jika benar, negara Indonesia tidak mendapatkan saham di investasi Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini, apakah Bapak tidak malu, jika nanti anda tidak menjabat. Dimana sejarah akan menulis bahwa Jokowi dan antek- anteknya telah berkhianat kepada bangsa dan negara, karena menjual Pulau Rempang, Kepulauan Riau kepada China.
Bahkan, banyak pula kasus lainnya yang perlu juga saya pertanyakan. Tapi untuk setakat ini, cukuplah diperjelas terlebih dahulu masalah keberadaan saham untuk negara kita, Indonesia.
Karena para pejabat negara yang telah diberi gaji dan segenap fasilitas untuk mengabdi kepada negara, tampak jelas bekerja bukan atas nama negara, tetapi semata-mata ingin menjual negara serta kehormatan bangsa untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan mereka sendiri.
Anggaran negara yang dikuras dari APBN dikucurkan semena-mena untuk Petinggi TNI dan POLRI dalam upaya mengerahkan pasukannya dll. Tapi negara tidak mendapatkan saham apapun dari investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Apa ini artinya ?
Apa yang harus dibanggakan dari usaha untuk mendapatkan hutang dari negara lain, apa bangganya bagi negara kita ?
Lalu apa bangganya bisa mendapatkan investasi dari negara lain ?
Kebanggaan bagi negara Indonesia bila dapat memberi hutang kepada negara lain. Karena dengan begitu harkat dan martabat bangsa -- juga negara kita -- akan sangat bangga.
Jika negara Indonesia dapat dan mampu melakukan investasi ke negara lain, itu pasti akan menjadi kebanggan seluruh warga bangga Indonesia.
Saya mencermati para pejabat pada era pemerintahan Presiden Jokowi sudah terbalik-balik cara berpikirnya. Mengapa begitu bangga kalau bisa berhasil mendapatkan hutang dan investasi dari luar negeri ?
Karena menurut saya cara berpikir seperti itu sangat salah ! Sebab cara berpikir seperti itu sangat rendah, seperti mengelola atau memimpin sebuah perusahaan. Jadi jelas bukan cara berpikir seorang pemimpin negara
Sebab masalah berikutnya, siapa kelak yang akan mengembalikan semua hutang pemerintah yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Jokowi itu nanti.
Pada akhirnya, yang akan mengembalikan semua hutang negara itu kelak adalah rakyat Indonesia juga. Maka itu yang akan menanggung penderitaan atas keputusan Presiden Jokowi yang salah itu, kelak akan ditanggung dan mendera rakyat Indonesia juga.
Bapak Presiden, kami akan berdoa dengan Bahasa Bumi dengan Judul : "Doa Satu Rakyat".
Doa satu rakyat yang bahagia, karena pemimpinnya, maka itu akan menjadi doa yang menjadi wujud rasa syukur yang mengalir tak terbatas di setiap hati dalam kebahagiaan ribuan bahkan jutaan hati rakyat.
Tapi jika doa satu rakyat adalah penderitaan, karena keputusan pejabat pemerintah yang salah. Maka doa satu rakyat ini akan berbalik menjadi azab segenap anak keturunan yang ada. Demikian surat terbuka Sri Eko Sriyanto Galgendu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo berikut do'anya yang puitis dan kritis.
Penulis : Jacob Ereste
