Makassar, Kabartujuhsatu.news, Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda mengawasi persiapan Pemilu 2024. Senin (13/11/2023).
Rapat kali ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari KPU Provinsi Sulsel hingga para aparat penegak hukum (APH).
Rapat ini membahas tentang Pengawasan Pelaksanaan UU Pemilu untuk memastikan kesesuaian dengan amanat UUD Tahun 1945 dan prinsip LUBER JURDIL diikuti antusias oleh para peserta yang hadir.
Sylviana Murni sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, dalam kesempatan itu membahas pentingnya soliditas di antara penyelenggara pemilu, tahapan persiapan, dan dukungan anggaran pemda.
"Kami dari Komite I DPD mendukung penguatan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu untuk menekan angka pelanggaran di Pemilu 2024 mendatang, sekecil apapun itu," ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni yang hadir bersama Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.
Sementara itu, anggota DPD asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang dalam kesempatan tersebut menekankan harapannya terhadap Bawaslu Sulsel dalam Pemilu 2024 agar dapat berlangsung sukses tanpa halangan berarti.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan kesiapan jajarannya yang berkekuatan ribuan pengawas di tingkat kelurahan hingga TPS.
"Dalam konteks cegah, awasi dan tindak, Bawaslu membutuhkan perangkat struktur.
"Di Sulsel, Bawaslu memiliki 80 komisioner, 933 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), 3095 Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dan nantinya Bawaslu akan merekrut sebanyak 26.345 pengawas untuk tingkat TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan kota," jelas Mardiana.
Sedangkan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jayadi Nas, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sulsel telah melakukan persiapan serius, mencakup regulasi, pendanaan, logistik, dan antisipasi permasalahan.
Published: HSW
