Lutra, Kabartujuhsatu.news, Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Luwu Raya bersama DPC dan DPK Apdesi Kabupaten Luwu Utara kembali mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu Utara, Kamis (21/12/2023).
Korwil Apdesi Luwu Raya Riswan yang juga sebagai koordinator aksi, saat di konfirmasi mengatakan,"Hari ini kami bersama teman-teman Apdesi Luwu Utara kembali mendatangi kantor BPKAD Luwu Utara seperti yang kami sampaikan di Video sebelumnya, Ungkap Riswan yang saat ini juga sebagai Kepala Desa Kamiri.
Menurutnya, " Kedatangan pihaknya (Apdesi,red) tersebut sebagai bentuk aksi protes yang disebabkan lambatnya pencairan Siltap ADD.
Kata Dia, "Saat mereka melakukan aksi protes, dirinya bersama teman-teman Apdesi Lutra diterima langsung oleh Kepala BPKAD Baharuddin diruang kerjanya.
Ia membeberkan sebagai hasil pertemuan APDESI dengan BPKAD Luwu Utara yang di hadiri kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, Muktar Jaya, yakni Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV untuk Pemerintah Desa disepakati tanggal 28-29 Desember 2024.
Dalam pertemuan tersebut, DPC Apdesi Luwu Utara bukan hanya memperjuangkan ADD Triwulan IV, namun juga TPP ASN, yang juga akan dicairkan bersamaan di tanggal 28-29 Desember 2023.
Menanggapi hal itu Aktivis Pemerhati Desa Iskaruddin yang getol menyuarakan terkait tentang desa khususnya di Luwu Raya memberi apresiasi terhadap teman Apdesi Luwu Utara karena telah menyuarakan Hak-Hak Aparatur Desa yang memang tujuan pembentukan Apdesi adalah menjadi garda terdepan untuk perjuangan hak-hak Aparat dan perangkat desa, tuturnya.
"Hari ini saya kagum dengan apa yang telah di lakukan oleh Korwil Apdesi Luwu Raya dimana publik menilai selama ini Apdesi hanya memperjuangkan hak-hak tentang perpanjangan masa jabatan kades dan memperjuangkan keseringan Bimtek dan kunjungan kerja di luar daerah yang sama sekali tidak ada dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan desa, ungkap Iskaruddin.
Iskar sapaan akrab aktivis yang tegas dalam perjuangan berharap agar kedepan teman-teman APDESI juga betul-betul menyuarakan terkait kemerdekaan Desa (otonomi Desa, red) dengan rujukan UU Desa, Dimana Hak kebijakan desa sepenuhnya di atur oleh Desa melalui musyawarah Desa bukan dari intervensi-intervensi oknum pejabat di kabupaten yang mana banyak proyek titipan dan atau mandatory yang menguntungkan oknum-oknum tersebut, tegas Iskar yang juga Ketua Pelaksana Harian Lak Ham Indonesia (LHI) ini.
(Red)
