Jakarta, Kabartujuhsatu.news,
Pernyataan penghargaan atas pengelolaan keuangan yang baik diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D saat melakukan Dialog bersama Mitra Kerja KPPN Jakarta VI, dalam hal ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M pada Jumat (22/12).
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengatakan sejak dua tahun terakhir tidak ada laporan kendala terkait anggaran maupun keuangan yang berkaitan dengan BNPB
“Selama dua tahun saya tidak pernah dengar ada masalah (keuangan) dari BNPB,” ucapnya melalui sambungan virtual.
“Saya senang di Cianjur (penanganan pascagempa) jauh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah gempa sebelumnya dan saya juga memantau dari sisi progresnya.
"Pasti akan menentukan ekonominya, karena pembayaran pembangunan rumah kembali berdampak pada ekonomi lokal maupun nasional,” imbuhnya.
Dirinya juga mengapresiasi kinerja BNPB dalam menangani bencana sejalan dengan pengelolaan anggaran yang tepat.
“Teman-teman BNPB cukup baik dalam merespon suatu bencana dan kebutuhan anggarannya bisa dilaksanakan dengan baik,’ ujarnya.
Di akhir sambutan, Sri Mulyani menegaskan akan terus mendukung upaya BNPB dalam menangani bencana di dalam dan luar negeri.
“Termasuk dukungan (penanganan bencana) ke luar negeri, BNPB akan menjadi institusi yang diandalkan untuk bantuan luar negeri,” pungkas Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB mengucapkan terima kasih atas dipilihnya BNPB sebagai perwakilan yang dapat berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan.
“Kami keluarga besar BNPB, mengucapkan terima kasih kepada Bu Menteri, karena kami ditunjuk sebagai salah satu perwakilan kementerian dan lembaga yang pengelolaan dananya cukup besar tapi menurut KPPN Jakarta VI pengelolaannya cukup baik,” kata Suharyanto saat melakukan diskusi dari Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Suharyanto kemudian melaporkan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan BNPB.
“Per hari ini serapan dari BNPB adalah 90,05 persen karena kami masih dapat tambahan anggaran untuk membayar jasa-jasa pihak ketiga yang medukung pelaksanaan tugas BNPB. Target sampai 31 Desember 2023 paling sedikit 98 persen,” tuturnya.
“Kemudian BNPB dalam 12 kali berturut memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian,” lanjut Suharyanto.
Lebih lanjut Kepala BNPB mengungkap, selama ini dukungan dari Kementerian Keuangan kepada BNPB sangat baik, itu berdampak positif dalam kecepatan penanganan bencana yang dilakukan.
“Selama dua tahun lebih menjadi Kepala BNPB ini tidak mengalami kesulitan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, setiap BNPB membutuhkan dukungan dan bantuan terkait anggaran selalu didukung, sehingga pelaksanaan kami ke daerah bencana bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkap Suharyanto.
Pada kesempatan ini Suharyanto didampingi oleh Sekretaris Utama BNPB, Inspektur Utama BNPB, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Kepala Biro Keuangan BNPB, Kepala Biro Perencanaan BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.
