Lutim, Kabartujuhsatu.news, Kepala Desa Atue, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hamid angkat suara dalam menanggapi terkait adanya aksi penolakan warganya terhadap aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) di wilayahnya. Sabtu (20/1/2024).
Kades Atue, Abdul Hamid mengatakan bahwa protes ini sudah berjalan hampir 2 bulan.
Selaku pemerintah Desa, Abdul Hamid mengaku pihaknya sudah melakukan mediasi beberapa kali dengan melakukan pertemuan antara pihak manajemen PT. PUL dan warga Desa.
"Namun masyarakat belum menerima penjelasan dari pihak perusahaan, dan tetap menolak adanya rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh PT. PUL," ungkap Kades Atue dalam keterangannya, Sabtu (20/1/2024).
Kades Atue menyampaikan bahwa, "Selaku pemerintah Desa akan tetap mengedepankan kepentingan dan keputusan dari masyarakat, karena yang akan mengalami dampak baik dan buruknya itu adalah masyarakat sendiri, tuturnya.
"Tapi kami juga tidak mengesampingkan pihak managemen PT. PUL untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap warga untuk menjelaskan sistem kegiatan yang akan dilakukan, baik itu tahap eksplorasi dan operasi produksi," ucap Kades.
Sementara itu, Project Manager PT. PUL, Doni mengatakan bahwa sebagai manajemen baru dari IUP PT. PUL yang baru berjalan selama 2 bulan, itu pun masih dalam tahap eksplorasi atau pengeboran titik dan sementara kegiatan masih dalam wilayah Desa Ussu belum menyebrang ke Desa Atue dan juga dalam berkegiatan kami sudah melakukan progres pembenahan lingkungan (perbaikan setelingpond dan drainase pada areal bukaan di Desa Ussu untuk mengurangi dampak air limpasan dari bekas bukaan lama, Ungkap Doni kepada awak media.
Dikatakan Doni bahwa,"Terkait adanya penolakan dari warga desa Atue sedari awal kami sudah melakukan pertemuan dan pendekatan persuasif, baik di pemerintah setempat maupun turun langsung ke warga, namun belum ada hasil yang kami sepakati.
"Kami juga tidak serta merta melakukan kegiatan meskipun itu baru tahap eksplorasi, dan kami sudah mengantongi semua regulasi IUP, kalau belum ada kesepakatan bersama antara PT. PUL dengan pemerintah setempat, terlebih masyarakat Desa Atue dan sekitarnya," Tukas Doni.
Published : ISK
