Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Menjelang Pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 sejumlah issue penting yang menjadi pembahasan sebagian kalangan masyarakat kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di warkop Simpang Tiga, Jalan Attang Benteng, Kamis (16/5/2024).
Para bakal calon Bupati Soppeng yang akan berkompetisi pada pilkada yang akan di helat pada November 2024 mendatang sangat penting untuk mengetahui bahkan memasukkan program ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah yang tersebar di 8 kecamatan di kabupaten yang berjuluk Bumi Latemmala.
Yang menjadi pembahasan hangat yang di hadiri ketua Bappilu Partai Nasdem, para tokoh masyarakat dan pemerintah Desa yakni seputar pertanian, peternakan yang menjadi potensi besar di kabupaten Soppeng.
Bahkan dalam pembahasan tersebut mencuat program yang terbilang tidak berkelanjutan seperti, program Pucuk sambung tanaman Kakao, Porang dan lain-lainnya.
Selain itu, yang menjadi bahasan potensi di kabupaten soppeng yakni penanaman pohon yang meski jangka panjang namun dapat di padukan dengan usaha lain di dalam 1 lokasi, semisal didalam area tanaman pohon namun selingi dengan usaha ternak, ungkap Ade Irawan.
Sementara itu, Kades Sering menuturkan bahwa hanya saja di wilayah-wilayah tertentu masuk dalam hutan lindung namun demikian aturan yang bisa yakni masuk hutan desa atau hutan produksi sesuai mekanisme dan atau aturan yang ada.
Tak hanya itu, ada juga yang memberikan masukan bahwasanya di kabupaten Soppeng perlu di klaster wilayah sesuai potensinya masing-masing dan tidak berfokus pada 1 potensi saja.
Yang terpenting nantinya, perekonomian yang berpihak kepada masyarakat sangat dibutuhkan dan mesti dipahami oleh para calon pemimpin di Bumi Latemmamala, baik dalam program jangka pendek maupun jangka panjang.
Begitu pula masyarakat yang memiliki keahlian dan atau sarjana mestinya diberdayakan, sadar atau tidak, lapangan kerja di kabupaten Soppeng sangat di perlukan sehingga para sarjana tidak keluar daerah untuk melanjutkan hidupnya.
Sebagai kesimpulan bahwa antara pemerintah dan masyarakat harus menjalin kolaborasi yang kuat demi kepentingan umum dan tanpa membeda-bedakan antara para pendukung pada pilkada kedepan.
(Red).