Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Ribuan pengemudi Jaklingko di seluruh wilayah Jakarta kompak tidak melayani penumpang. Selasa (30/7/2024).
Mereka menuntut perhatian Pemprov DKI Jakarta atas kesejahteraan mereka.
Akibat mogok banyak penumpang yang terlantar dan berdesakan naik angkot konvensional.
"Ini tentu kudu mengeluarkan uang dalam kocek yang semakin tipis atas biaya hidup yang semakin mahal saat ini, ucap Usman.
"Ternyata bukan saja keterlambatan pembayaran gaji mereka saja yang pantas kami keluhkan, ada lagi persoalan klasik, yaitu menuntut insentif kesejahteraan, karena tidak ada Jaminan Hari Tua (JHT) bagi kami, " terang Usman.
Sementara itu, Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KP-K&K) menanggapi kasus pemogokan Jaklingko tersebut yang dinilainya sering terjadi, namun solusinya tidak pernah jelas. Mengapa?, ucap Suta Widhya penuh tanya.
Menurutnya, "Pertama, para pengemudi Jaklingko merupakan warga negara yang berada di bawah garis kemapanan.
"Sehingga melakukan pemogokan akan tetap berakibat dipotongnya gaji mereka hingga pemutusan hubungan kerja, ini Riskan sekali nasib mereka, bukan? ucap Suta Widhya lagi dengan nada bertanya.
"Kedua, tidak adanya kuasa hukum yang mumpuni dari para pengemudi Jaklingko untuk melakukan _bargaining power_ atau musyawarah dengan pihak Terkait, dan ini adalah fenomena klasik dimana-mana, ungkapnya.
"Ketiga, sikap pemangku kekuasaan yang tidak peduli dengan protes orang kecil.
"Sikap ini terlihat mulai dari yang paling tinggi yaitu presiden, menteri hingga ke level di bawah itu, katanya.
"Keempat, khusus Jaklingko meski demo mogok, tetap saja angkot konvensional bisa menggantikan, dan mereka justru panen penumpang saat ini.
"Kelima, kurangnya perhatian elemen masyarakat lain untuk mensuport para pengemudi Jaklingko dalam berorganisasi.
"Ketidaksolidan ini menjadi ladang subur pemerasan manusia terhadap manusia lainnya (mirip homo homini lupus).
Dikatakannya, "Keberadaan Jaklingko sejak 6 tahun silam sangat membantu masyarakat dalam menghemat budget pengeluaran transportasi.
"Lumayan bisa untuk dikonversi ke budget listrik yang semakin mahal pula, tandas Suta.
"Tidak ada rasa syukur dari masyarakat dengan sikap abainya, padahal bila masyarakat bersyukur, hendaklah dukung pemogokan pengemudi Jaklingko dengan cara memviralkan rilis ini, pungkasnya.
(Red/rls)
