Makassar, Kabartujuhsatu.news, Askari Pj Ketua DPP Gempar Nkri mengeluarkan pernyataan penting mengenai potensi penyalahgunaan jabatan oleh pegawai honorer Pemerintah Kota Makassar serta RT/RW di kota Makassar dan ASN di Pemkot Makassar.
Dalam keterangan pers via WhatsAppnya kepada Media ini,Askari menyoroti adanya Bukti foto yang beredar di group WhatsApp salah satu Poto pegawai honorer Pemkot Makassar melakukan kampanye terselubung mengkampayekan salah calon walikota Makassar (istri walikota Makassar)ke masyarakat, bukti Poto terlampir, ini salah satu bentuk tidak netral nya Honorer ASN Pemkot Makassar.
Termasuk yang perlu di waspadai termasuk gerakan RT/RW yang terlibat dalam kampanye politik untuk kepentingan istri Walikota Makassar.
Menurutnya perlu diwaspadai, tindakan ini sangat merugikan integritas serta netralitas aparatur pemerintah, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang.
"Kami mendapati adanya laporan dari masyarakat tentang pegawai honorer dan aparat RT/RW yang seharusnya bersikap netral, namun justru terlihat aktif dalam kampanye politik untuk mendukung istri Walikota," ujar Askari S.Sos, Sabtu, 3 Agustus 2024
Ia menambahkan bahwa penggunaan fasilitas dan waktu kerja untuk kegiatan politik merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang ada.
“Pegawai honorer dan aparat RT/RW seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis.”
Askari mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Kami mendesak pihak terkait KSN dan Panwas untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap kritis dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah.
"Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Makassar," pungkas Askari.
Dengan peringatan ini, diharapkan aparatur pemerintah di Makassar bisa lebih berhati-hati dan menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam masa kampanye politik yang rentan dengan berbagai tekanan dan godaan tutup askari.
(*)
