Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Fenomena ketidakloyalan sejumlah oknum pejabat dan bawahannya terhadap pemimpinnya memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Jum'at (29/11/2024).
Pakar politik menilai tindakan tersebut tidak hanya menciptakan citra buruk di mata publik, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan yang merusak integritas lembaga pemerintahan maupun organisasi.
Dr. Hendra Prasetyo, Pakar Politik dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa loyalitas adalah pilar utama dalam hubungan antara pemimpin dan bawahannya.
"Ketika seorang pejabat atau bawahan bersikap tidak loyal, terlebih dengan cara terang-terangan melemahkan posisi pemimpin yang telah memberikan kepercayaan, hal itu mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip organisasi.
Publik akan melihat tindakan ini sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan pengingkaran terhadap tanggung jawab moral," terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakloyalan akan berdampak negatif pada stabilitas organisasi.
"Bawahan yang tidak loyal sering kali menjadi sumber konflik internal.
"Hal ini dapat melemahkan kinerja organisasi, menciptakan friksi, dan menghambat pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh pemimpin," ujarnya.
Prof. Andi Rasyid, Pengamat Kebijakan Publik, berpendapat bahwa ketidakloyalan terhadap pemimpin yang telah berjasa memberikan kepercayaan adalah tindakan yang melukai tatanan etika pemerintahan.
"Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab memimpin, tetapi juga membangun sinergi dengan timnya.
"Ketika ada pihak yang justru mengkhianati pemimpin tersebut, maka kredibilitas sistem pemerintahan turut dipertaruhkan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa publik sering kali mengaitkan citra lembaga dengan perilaku individu di dalamnya.
"Ketidakloyalan pejabat tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mereka wakili.
"Ini adalah dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan," jelasnya.
Dr. Siti Rahmah, Pakar Etika Politik Universitas Hasanuddin, menilai bahwa dalam konteks pemerintahan, ketidakloyalan tidak dapat ditoleransi karena mencerminkan kurangnya integritas.
"Loyalitas terhadap pemimpin yang sah adalah bagian dari kontrak moral dan profesionalisme.
"Ketika ada oknum yang mengkhianati pemimpinnya, mereka bukan hanya menciptakan ketidakstabilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi," ujarnya.
Andi Zulkarnaen, Aktivis Demokrasi, memberikan pandangannya mengenai dampak sosial dari ketidakloyalan pejabat terhadap pemimpin.
"Dalam budaya kita, loyalitas adalah nilai yang sangat dihargai.
"Ketika pejabat atau bawahan mengkhianati pemimpin yang telah berjasa, hal itu akan dikenang oleh masyarakat sebagai tindakan yang mencederai kepercayaan. Reputasi mereka akan sulit dipulihkan".
"Loyalitas bukan hanya soal menghormati pemimpin, tetapi juga soal menjaga martabat diri dan institusi".
"Ketika loyalitas diabaikan, pengkhianatan yang muncul tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi besar bagi sistem pemerintahan secara keseluruhan," pungkas Prof. Andi Rasyid.
(Red)
