Menatap Tahun Baru 2025, optimisme harus terus dikembangkan, bukan hanya di kalangan elite tapi juga harus sampai ke tingkatan akar rumput lapisan masyarakat terbawah. Optimisme adalah hal penting dalam membangun Bangsa Indonesia yang sangat besar, baik dalam hal luasan teritorial, juga dalam hal jumlah penduduk, keanekaragaman kekayaan budaya, dlsb; selain juga harus dikembangkan semangat persatuan yang merupakan modal sosial dasar menghimpun kekuatan dalam mengimplementasikan cita-cita kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945.
Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh negara di berbagai belahan dunia, karena kondisi ekonomi-politik global sedang tidak baik-baik saja. Belum lepas dalam ingatan kita, pandemi Covid19 yang begitu melelahkan hingga menelan banyak korban jiwa jutaan saudara-saudari kita, tak lama kemudian perang dagang antara kekuatan besar Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok pun semakin menunjukkan dampak-dampak yang terasa hingga ke lini ekonomi domestik. Pun, kemudian konflik antara Rusia versus Ukraina, meluasnya konflik Israel versus Palestina, berbagai gejolak di Timur Tengah dan di berbagai belahan dunia lainnya; kian membuat dunia yang kini seakan tanpa batas, kian saling mempengaruhi saling berkelindan, membuat lansekap peradaban di tengah kecepatan arus informasi globalisasi harus memperhatikan dengan serius langkah-langkah yang akan diambil oleh berbagai negara bangsa agar kehidupan lebih dari enam miliar jiwa penduduk bumi dapat terus berlangsung dalam harmoni dan kondusifitas.
Indonesia bangsa yang besar, Sang Putra Fajar Bung Karno, Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya telah berjibaku menaruh jiwa raga membangun fondasi berbangsa dan bernegara, juga meletakkan dasar-dasar demokrasi Pancasila, yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur, untuk semua. Kita semua yakin, seluruh presiden penerus Bung Karno, mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi hingga Pak Prabowo, tentu saja sangat mendalami suasana kebatinan di lubuk hati para pahlawan yang telah berkorban memerdekakan Indonesia, tak hanya agar merdeka secara fisik tapi juga secara lahir batin yakni merdeka dari ketertindasan, merdeka dari penghisapan, merdeka dari kebodohan.
Kini kita masuk di suasana penuh kegembiraan, menyambut tahun baru harapan baru. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah personifikasi harapan bersama bagi mayoritas rakyat Indonesia, baik yang memilih dan atau tidak memilihnya di Pemilu Presiden 14 Februari 2024 yang lalu. Berbagai janji kampanye mesti ditunaikan sebagaimana perikatan yang telah diutarakan oleh Prabowo beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka di berbagai kesempatan. Sebut saja misalnya, program-program Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Memajukan Dunia Pendidikan, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Hilirisasi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Peningkatan Kesejahteraan TNI/ Polri dan Aparatur Sipil Negara, serta berbagai program lainnya yang terangkum dalam "Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat."
Tentu saja, banyak hambatan dan tantangan dalam berbagai upaya mewujudkan janji-janji kampanye tersebut, yang kini menjadi Rencana Kerja Pemerintah 2024-2029, yang diturunkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun. Sebagai bangsa yang besar, kita harus optimis bahwa harapan yang sudah kita letakkan ke dalam kepemimpinan Presiden Prabowo tentu akan berjalan dan terwujud.
Pro-kontra adalah lumrah, terlebih ketika bersama-sama mencari solusi terbaik bagi problem yang timbul dari hari ke hari. Kritik, usul dan saran adalah asupan gizi demokrasi bagi penyelenggara negara, agar terus berjalan dalam rel dan pakem yang semestinya, yang mesti dijaga secara baik dan sehat, yang berkuasa harus bekerja sebaik-baiknya dan yang berdiri di luar pagar kekuasaan seyogyanya tak boleh membabi buta salah benar hantam. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi anarkisme tanpa aturan, tak juga demokrasi liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu sebesarnya, karena ada etika dan kewajiban moral yang mesti dijunjung tinggi yakni kebersamaan dan gotong royong, selalu mencari jalan tengah mengarusutamakan aras kebangsaan dan kerakyatan.
Belum juga seratus hari umur Pemerintahan Prabowo-Gibran, bertubi-tubi kritik dan protes, misalnya dalam kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di mana tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disesuaikan secara bertahap. Mulai April 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11% dan paling lambat 1 Januari 2025 tarif PPN menjadi 12%. Kerap kali muncul suara-suara sumbang yang menghakimi pemerintah tak pro-rakyat, padahal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih adalah perintah Undang-Undang yang dibuat tahun 2021 yang harus dijalankan sesuai sumpah jabatan saat dilantik.
Sangat banyak perluasan besaran manfaat dan penambahan jumlah penerima manfaat dari kenaikan 1% PPN tersebut, dari sekitar 70an triliun rupiah yang didapat akan kembali lagi ke berbagai layanan yang langsung didapatkan masyarakat khususnya bagian terbesar yakni kalangan menengah ke bawah. Jutaan pelajar akan mendapatkan makan bergizi mulai 6 Januari 2025 sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan gizi guna mempersiapkan generasi muda yang cerdas dan sehat yang akan menjalankan bangsa dan negara di kemudian hari, pembangunan dan perbaikan ribuan sekolah hingga pelosok guna memajukan dunia pendidikan dianggarkan 17 triliun rupiah, untuk kesejahteraan guru dan para pengajar sebagai garda terdepan kemajuan bangsa dialokasikan 81 triliun rupiah, untuk peningkatan kesehatan masyarakat dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dalam mengantisipasi penyakit kronis seperti TBC dll lebih dari 3 triliun rupiah juga digelontorkan, anggaran 15 triliun rupiah untuk pencetakan sawah dan perbaikan irigasi agar negara kita swasembada pangan, serta masih banyak lainnya.
Kenaikan 1% PPN tersebut bahkan tak dikenakan ke barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, ikan, sayur, cabai dll, karena akan langsung memberatkan masyarakat kecil. Presiden Prabowo mengerti, perut rakyat harus terus dijaga dengan menjamin rantai pasokan makanan yang selalu tersedia dengan harga terjangkau. Tak seperti di banyak negara lainnya, di mana barang kebutuhan pokok pun selalu naik pajaknya.
Pemerintah juga mempersiapkan stimulus yang mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga yang terdiri dari 10 kg beras per bulan selama dua bulan, diskon listrik 50% bagi pelanggan 2200 VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5% hingga 2025. Artinya, pemerintah tak hanya berpikir bagaimana memberikan manfaat layanan yang lebih luas, tapi juga mesti menjaga keberlangsungan hidup masyarakat kecil pasca penerapan kenaikan 1% PPN. Menyitir Pak Prabowo dalam Pidato Kepresidenan Perdana (20/10/2024), "Wong cilik (rakyat) iso gemuyu, rakyat bisa tertawa."
Presiden Prabowo adalah sosok yang demokratis dan taat hukum. Berpuluh tahun tak ada perubahan dalam berbagai pemikiran dan tindakannya. Konsisten dan disiplin, sejak menjalani badai terberat 1998 yang mengharuskan untuk menjauh dari pusaran kekuasaan, kembali dari pengasingan, ikut dalam konvensi presiden, memimpin berbagai organisasi kemasyarakatan, mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berulangkali mengikuti Pemilu Presiden hingga terpilih di tahun 2024, Prabowo selalu percaya bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dan cara untuk mendapatkan amanah kekuasaan adalah dengan melalui partai politik dan memenangkan pemilihan umum. Dalam berbagai kasus hukum yang menjerat orang di sekitarnya, Prabowo tak pernah intervensi dan membela, justru menyerahkan ke mekanisme hukum yang berlaku. Pun, dalam hal pemberantasan korupsi, seorang Prabowo takkan mungkin kompromi, karena merupakan penyakit terbesar yang harus diamputasi, selain masalah darurat narkoba, judi online dll.
Kita harus adil, dalam pemikiran dan tindakan. Bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki di sana-sini adalah benar, tetapi semua membutuhkan proses dan waktu. Dialektika ketatanegaraan kita membuka ruang seluasnya bagi yang tidak bersepakat untuk melakukan kritik hingga protes, bisa melalui saluran-saluran tersedia seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berbagai saluran pengaduan di kementerian/ lembaga, hingga untuk kasus-kasus korupsi dan penyimpangan kekuasaan dapat dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Prabowo telah mewakafkan hidupnya untuk rakyat, untuk Merah Putih, NKRI dan Pancasila, untuk Indonesia maju, adil dan makmur. Sebagai bangsa, kita bangga memiliki presiden yang tegak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di dalam berbagai lawatan kenegaraan bertemu tokoh-tokoh dunia, kita yakin presiden terus bekerja keras mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen guna menyejahterakan rakyat, kita bahagia memiliki presiden yang telah tuntas akan kehidupan pribadinya yang akan selalu berpikir 24 jam setiap hari bagaimana rakyat bisa terpenuhi sandang, pangan dan papan sebagaimana amanat perintah konstitusi.
Semoga saja tahun 2025 adalah tahun yang gilang-gemilang bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya. Dengan kebersamaan dan gotong royong, kita akan mampu melewati berbagai problematika kebangsaan yang telah ada dan akan muncul di kemudian hari. Optimis, terus bersatu adalah kuncinya. Selamat Tahun Baru 2025 untuk seluruh rakyat Indonesia, selamat bekerja khususnya untuk Presiden Prabowo, terbang tinggi garudaku. Ben rakyat iso gemuyu....
=====
Sumber : Jurubicara Jaringan '98/ Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Pemetaan, Basis Pemilih dan TPS 2020-2025/ Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/ PCO)
🇮🇩
