Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Info terbaru pelantikan Bupati Wakil Bupati kembali mengalami penundaan, meski sebelumnya Bawaslu memberikan usulan pelantikan yang pertama yaitu pelantikan serentak, setelah seluruh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
Yang menurutnya, Opsi ini memberikan kepastian hukum yang solid namun penundaan pelantikan berdampak kekosongan pemerintahan dibeberapa daerah,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam RDP di ruang rapat Komisi II DPR RI, Rabu (22/01/2025) lalu.
Dia mengatakan usulan kedua tentunya pelantikan secara bergelombang untuk mempercepat roda pemerintahan.
“Usulan kedua yaitu pelantikan tidak serentak atau bergelombang".
"Melakukan pelantikan bagi pasangan calon yang tidak bersengketa terlebih dahulu dapat mempercepat roda pemerintahan di daerah yang telah jelas hasil pemilihannya,” ungkap Rahmat Bagja.
Bagja menjelaskan bahwa sesuai peraturan yang berlaku Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah dapat melakukan pelantikan secara serentak.
“Pasal 164B UU nomor 10 Tahun 2016, UU nomor 1 Tahun 2015, UU nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU yang Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” ungkap Bagja.
Diketahui, hasil rapat tersebut yaitu melantik calon kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa PHP di MK pada tanggal 6 Februari 2025 serta melaksanakan pelantikan setelah putusan MK selesai.
Namun hal itu, nampaknya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kembali mengalami penundaan, hal itu diutarakan salah satu keluarga calon wakil Bupati Soppeng terpilih, AMY KS Dalle dalam postingannya mengatakan, "Bismillah, tabe Bapak/Ibu menyampaikan Info kami terima pagi ini dari Kabag Protokol Kemendagri untuk pelantikan ditunda, perkiraan pelaksanaan pelantikan antara tgl 18 - 20 Februari 2025,menunggu hasil dari sidang Putusan Dismissal, tandasnya.
Meski begitu, belum ada pernyataan resmi secara langsung dari mendagri RI.
(Red)
