Makassar, Kabartujuhsatu.news,- Sulsel Expo Tahun 2025 akan digelar 20 - 24 Agustus mendatang. Soft launching event besar tersebut telah dilakukan Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 24 Januari 2025.
Prof Fadjry Djufry berharap, Sulsel Expo Tahun 2025 ini bisa menarik lebih banyak lagi investor masuk ke Sulsel. Karena itu, semua potensi Sulsel harus dikemas dengan baik untuk ditampilkan dalam event ini.
"Yang utama potensi perdagangan, pariwisata, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan semua yang selama ini menjadi fokus pemerintah," kata Prof Fadjry Djufry.
Sulsel Expo 2025 ini juga diharapkan akan berbeda dengan yang dilaksanakan sebelumnya. "Kita ingin Sulsel Expo 2025 ini juga bisa menunjukkan kepada masyarakat, apa yang kita mau capai dari investasi," imbuhnya.
Prof Fadjry Djufry juga meminta agar Sulsel Expo 2025 ini dikemas dengan meriah agar jumlah pengunjung yang datang lebih banyak. Tidak hanya dari Sulsel sendiri, tapi juga dari provinsi bahkan negara lain.
"Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bisa siapkan dan kita usahakan, masih cukup waktu untuk melakukan itu, sehingga ini bisa dikemas dengan baik, sekaligus kita memastikan bahwa semua yang kita keluarkan itu ada dampaknya untuk masyarakat," terangnya.
Sementara, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mengapresiasi pelaksanaan Sulsel Expo 2025. Ia berharap, event ini bisa mengalahkan Jakarta Fair, yang selama ini menjadi event tahunan DKI Jakarta dan berlangsung sangat meriah, sehingga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakatnya.
"Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa meningkatkan lagi perputaran ekonomi Sulsel, masyarakat bisa berkontribusi dan merasakan dampak ekonominya," ujarnya.
Ia berharap, Sulsel Expo 2025 ini bisa menjadi pintu masuknya investor ke Sulsel. Karena itu, event ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan seluruh potensi yang dimiliki Sulsel.
Hadir dalam kegiatan tersebut para perwakilan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, perwakilan Bupati dan Wali Kota, OJK, dan perbankan. (*)
