Gowa, Kabartujuhsatu.news, UPT Pelatihan Kementan di Sulsel, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Raih Peringkat Pertama Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut ditetapkan oleh Kepala KPPN Makassar I pada kegiatan Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Satker Terbaik, Selasa (25/2).
Penghargaan ini diberikan secara seremonial kepada Tajuddin selaku Bendahara Penerimaan BBPP Batangkaluku sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BBPP Batangkaluku dalam mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Pertanian.
Hal ini sesuai dengan arahan Mentan Amran yang menegaskan agar seluruh jajarannya menjaga integritas dan patuh terhadap aturan yang ada.
“Mari kita kerja yang baik melayani orang dengan sepenuh hati tanpa ada pelanggaran apapun. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan menjaga martabat etika jabatan,” tegasnya.
Mendukung pernyataan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi di BPPSDMP, kita senantiasa dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian.
Namun, tidak hanya profesionalisme dan keahlian teknis yang diperlukan, melainkan juga wajib memastikan bahwa setiap tindakan dilandasi oleh prinsip hukum yang kuat.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BBPP Batangkaluku untuk terus meningkatkan kinerja, tidak hanya dalam aspek tata kelola keuangan, tetapi juga dalam mendukung program-program pertanian nasional.
Dengan sistem administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel, BBPP Batangkaluku dapat semakin optimal dalam menjalankan berbagai program pelatihan bagi petani dan penyuluh pertanian, termasuk dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
Prestasi ini juga menjadi dorongan bagi satuan kerja lainnya lingkup Kementerian Pertanian untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan demi efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan pertanian di Indonesia.
