Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Sosok figur muda asal partai Demokrat yang juga anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dari Komisi C Archie Arus Bakti, S.Psi menggelar Reses masa sidang II tahun anggaran 2025, sekaligus silaturahmi dan temu konstituen yang dilangsungkan di jalan Petta Wanua Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Ahad (2/3/2024) pukul 16.00-17.30 Wita.
Dalam reses tersebut dihadiri Lurah Botto Haji Munadir Nurdin, S.Sos, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh wanita, Pemuda dan komunitas Sahabat Sukses serta masyarakat umum.
Archie Arus Bakti mengawali sambutannya dengan memperkenalkan diri secara resmi, yang menurutnya sebagai orang baru di DPRD Sulsel yang menjabat sebagai wakil rakyat selama 5 bulan ini.
Ia merupakan pemenang kedua pada kontestasi Pileg 2024 dari Partai Demokrat, namun karena pemenang pertama diraih oleh Bapak Selle KS Dalle yang mengundurkan diri untuk maju pada kontestasi Pilkada Soppeng 2024 sehingga ia menjadi pengganti untuk dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2029.
Ia menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di hari kedua bulan Ramadhan dan ucapan terimakasih atas waktu bagi masyarakat untuk menghadiri reses masa sidang II tahun 2025.
Selain itu, dirinya menyampaikan selamat kepada masyarakat soppeng dengan selesainya agenda nasional pilkada serentak 2024 yang ditandai dengan pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Jakarta yang dilanjutkan dengan Retreat di Akmil Magelang.
Archie menyebut insyaallah besok Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah aktif bekerja, selamat kita sudah mendapatkan Bupati dan wakil Bupati Soppeng yang baru, ujarnya.
Ia menuturkan bahwasanya kegiatan reses masa sidang II ini semestinya dilakukan di awal Pebruari namun karena terjadi penundaan disebabkan adanya agenda pelantikan kepala daerah.
Putra Amy KS Dalle ini menyebutkan bahwa dirinya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertugas di Komisi C yang membidangi keuangan.
Adapun mitra Komisi C kata Archie Arus Bakti meliputi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, serta Perbankan.
Dengan suasana santai, Keponakan Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle ini menyampaikan bahwa dirinya sebagai jembatan untuk menerima aspirasi masyarakat untuk kemudian ditampung dan diusulkan di tingkat provinsi Sulawesi Selatan.
Ia mengatakan bahwa apapun yang menjadi aspirasi dan atau menjadi keluh kesah masyarakat Soppeng insyah Allah dirinya akan memperjuangkan sesuai kewenangan yang di miliki selaku wakil rakyat yang menurutnya merupakan tanggung jawab morilnya.
Dalam kesempatan itu, wakil rakyat yang baru berusia 24 tahun ini membahas terkait efesiensi anggaran yang merupakan kebijakan pusat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan inpres nomor 1 tahun 2025.
Meski demikian dirinya tidak menampik adanya sejumlah program yang tiba-tiba dipangkas dengan adanya inpres ini, ujarnya.
Hal itu kata Dia, tidak lain adalah untuk memenuhi janji politik presiden Prabowo Subianto di antaranya Swasembada Pangan dan Makan Bergisi Gratis (MBG).
"Mungkin diluar negeri sudah ada program makan gratis yang sudah terlaksana, akan tetapi di Indonesia baru kali pertama dan bedanya adalah bukan sekadar makan gratis tetapi Makan Bergisi Gratis, ucapnya.
Archie menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok visioner ingin melihat rakyatnya semua sehat sehingga mesti Bergizi dalam program MBG ini, terangnya.
Dijelaskan bahwa Makanan Bergizi Gratis ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak sekolah tetapi juga bagi Ibu Hamil, hal itu untuk mencegah penyakit Stunting, katanya.
Menurutnya, Niat Pak Prabowo sudah sampai, meski dengan memasuki bulan puasa Ramadhan adalagi kesempatan untuk melakukan efesiensi anggaran, tuturnya.
"Membahas efesiensi anggaran kata Archie, " Banyak terjadi di sejumlah kementerian utamanya bidang infrastruktur, termasuk di Sulsel dan Soppeng khususnya, ungkapnya.
Archie mengatakan di Soppeng ada 3 program infrastruktur yang dipangkas dan memiliki anggaran besar, yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tanj 2024 lalu menuju 2025, sebutnya.
"Pemotongan anggaran itu, kata Dia, " Ada yang dialihkan ke program strategies nasional, ada ke Pilkada dan IKN, bebernya.
"Untuk program 2025 yang direncanakan pada tahun 2024 lalu, itu belum ada yang terlaksana, katanya.
"Terkait anggaran pada infrastruktur bidang pendidikan juga terjadi hal yang sama".
"Ada satu wacana yang tidak terjadi pemotongan anggaran yakni terkait uang pensiun, bebernya.
"Meski demikian di bidang pendidikan dan kesehatan tetap pas dan masuk mandatoris spendingnya 30 persen, walaupun sebelumnya anggarannya cukup besar ujarnya.
Ia berharap masyarakat tetap menaruh optimisme dengan adanya meningkatan ekonomi, demikian juga kepada dirinya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat soppeng, pungkasnya.
(Red)
