Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT) pada periode Februari hingga April 2025.
“LTT pada Februari hingga April 2025 akan menjadi penentu utama keberhasilan kita dalam mewujudkan swasembada pangan,” ujar Mentan
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah penggerak utama dalam mencapai kedaulatan pangan.
“Optimalisasi lahan rawa dan peningkatan LTT menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Melalui pendampingan teknologi, pelatihan, dan inovasi, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan, menjaga stabilitas pangan di berbagai wilayah,” ujar Santi.
Rapat koordinasi dengan para bupati se-Sulawesi Selatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program ketahanan pangan, termasuk peningkatan luas tambah tanam dan luas tambah panen. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Fadjry Djufry
selaku Pj Sulawesi Selatan menjelaskan berbagai langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan, salah satunya dengan meningkatkan luas tambah tanam. Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki peran strategis dalam menyukseskan program ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan.
“Kami terus berupaya agar Sulawesi Selatan bisa menjadi contoh nasional dalam mewujudkan swasembada pangan. Presiden sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam percepatan swasembada pangan. Ini menunjukkan bahwa kerja keras kita selama ini telah membuahkan hasil, dan perlu kita lanjutkan dengan semangat yang lebih tinggi,” ujar Fadjry Djufry.
Sebagai bagian dari strategi percepatan program ketahanan pangan, Kepala BSIP juga memberikan arahan langsung kepada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Sidenreng Rappang, Pinrang, Pangkep, Barru, Dan Maros untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan produksi pangan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin bersinergi dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Keterlibatan aktif pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para petani sangat dibutuhkan agar swasembada pangan bisa terwujud dalam waktu yang lebih singkat.
Fadjry menegaskan bahwa optimalisasi luas tambah tanam dan peningkatan luas panen harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan terus memberikan dukungan dan pendampingan guna memastikan bahwa setiap daerah dapat mencapai target produksi yang telah ditetapkan.
Dengan langkah-langkah konkret yang telah disepakati, diharapkan Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Indonesia.
Turut Hadir dalam rapat koordinasi ini Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP),Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktur Polbangtan Gowa, Kepala BBPP Batangkaluku, Kepala BSIP Sulawesi Selatan, dan Penyuluh Petani Lapangan masing-masing daerah, Dandim dan Babinsa.
(Red)
