Makassar, Kabartujuhsatu.news, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, mengapresiasi pernyataan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menyelidiki proyek-proyek pembangunan yang mangkrak.
Munafri sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Kepala Kejari Makassar, Nauli Rahim Siregar, untuk membahas proyek-proyek yang diduga terbengkalai sejak kepemimpinan sebelumnya. Proyek yang disoroti termasuk revitalisasi Lapangan Karebosi serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Batua dan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru.
Proyek Mangkrak Harus Diusut Secara Hukum
Menurut Akbar Polo, pernyataan Munafri mengenai Lapangan Karebosi yang merupakan ikon Makassar sangat tepat. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara tidak boleh dibiarkan terbengkalai tanpa ada pertanggungjawaban.
“Pernyataan Wali Kota Makassar bahwa Karebosi adalah ikon kota ini sangat benar. Masa mau dibiarkan begitu saja? Tapi tentu ada prosedur hukum dan administrasi yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga meminta Kejari Makassar untuk segera merespons dan mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang diduga berbau korupsi.
“Proyek yang terbengkalai ini menggunakan APBD Kota Makassar. Oleh karena itu, Kejari Makassar, dalam hal ini Nauli Rahim Siregar, harus cepat memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi,” tegas Akbar.
Tindak Lanjuti Diskusi dengan Wali Kota
Akbar juga mendesak Kejari Makassar untuk menindaklanjuti diskusi yang telah dilakukan dengan Munafri. Ia menilai langkah ini penting agar proyek-proyek tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat dan keuangan daerah.
“Wali Kota sudah berdiskusi dengan Kejari Makassar. Sekarang saatnya untuk menindaklanjuti agar ada kejelasan hukum terkait proyek-proyek ini,” katanya.
Perlindungan Aset Pemkot dari Mafia Tanah
Selain proyek mangkrak, Akbar Polo juga menyoroti pernyataan Munafri mengenai mafia tanah yang telah meresahkan masyarakat dan mengancam aset Pemkot Makassar, termasuk lahan fasilitas pendidikan.
“Isu mafia tanah yang disampaikan Wali Kota Makassar sangat serius. Sudah ada beberapa aset daerah, termasuk sekolah, yang hilang akibat sengketa hukum. Ini tidak boleh terus terjadi,” ungkapnya.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberikan pendampingan hukum kepada Pemkot Makassar dalam menghadapi berbagai sengketa aset, sehingga tidak ada lagi kehilangan lahan milik pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Dorongan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Akbar Polo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Menurutnya, pengawasan ketat harus dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh Wali Kota Makassar. Semua proyek yang terbengkalai harus diaudit dan ditelusuri agar tidak ada kerugian negara,” pungkasnya.
Dengan adanya perhatian dari Wali Kota dan desakan dari berbagai pihak, diharapkan proyek-proyek mangkrak di Kota Makassar bisa segera mendapatkan solusi yang jelas dan tidak lagi menjadi masalah di masa mendatang.
(Ak)
