Gowa, Kabartujuhsatu.news, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku terima kunjungan Staf Khusus Menteri Pertanian, Prof. Muhammad Arsyad dalam rangka membangun silaturahmi dan berbagi informasi terkait perkembangan brigade pangan di Sulawesi Selatan, Kamis (27/2).
Seperti diketahui, Brigade Pangan adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Brigade Pangan dikelola oleh petani muda yang bertugas mengelola lahan pertanian secara modern, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan mereka.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa target swasembada harus tercapai dalam waktu singkat, dan hal tersebut bisa terwujud melalui kerja sama yang solid dari semua pihak.
"Semua potensi yang ada harus digerakkan, termasuk melibatkan Brigade Pangan. Ini adalah langkah baru yang memberikan harapan besar untuk sektor pertanian, terutama dengan keterlibatan generasi milenial yang dapat memanfaatkan teknologi modern di lapangan," ungkap Amran.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa BP ini bertujuan memberdayakan masyarakat lokal, khususnya generasi muda, agar lebih terlibat dalam sektor pertanian. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani menjadi kunci utama untuk mempercepat implementasi Brigade Pangan.
Dalam kunjungannya, Staf Khusus Menteri Pertanian yang biasa disapa Prof Arsyad tersebut memberikan kesempatan bagi Widyaiswara dan Pendamping BP untuk menyampaikan kendala terhadap pelaksanaan brigade pangan karena menurutnya, masing-masing provinsi dan kabupaten memiliki persoalan unik.
"Saya ingin mendengar dan menghimpun informasi dari BP, apa saja yang menjadi problem di lapangan mulai dari inputnya hingga prosesnya. Nanti kita akan pilah-pilah mana yang bisa digeneralkan bersama dengan provinsi-kabupaten lain dan mana yang spesifik di tiga kabupaten yaitu Sidrap, Pinrang, dan Gowa." ucapnya.
Setelah menghimpun informasi, Prof Arsyad berharap agar usulan yang disampaikan semuanya dapat diakomodir salah satunya permintaan pelatihan kepada brigade pangan khususnya yang berada di Sulawesi Selatan.
Selain itu, perlunya penguatan fungsi koordinasi di sepanjang rantai BP, bukan hanya brigadenya sendiri melainkan semua komponen yang terlibat baik itu mentor, pendamping, penyuluh dan babinsa.
"Kita akan memilah mana yang mungkin bisa ditindaklanjuti terutama yang masuk dalam kewenangan Kementan," sebutnya.
Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menjelaskan bahwa kondisi Brigade Pangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak sama dengan yang ada di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.
Ia menilai bahwa di Sulsel terdapat banyak sumber daya manusia yang berminat untuk mengelola lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi atau kebijakan tertentu untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ada.
