Bojonegoro, Kabartujuhsatu.news, Euforia sekejap mewarnai Desa Mojorejo, Kecamatan Ngraho, Selasa (22/04/2025), saat digelarnya Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Pemkab Bojonegoro.
Puluhan warga tampak antusias memburu bahan pokok dengan harga miring.
Namun di balik wajah-wajah gembira itu, terbersit kekecewaan, program ini hanya berlangsung sehari, tanpa kepastian kelanjutan dan belum menyentuh akar persoalan mahalnya harga sembako.
Sutini salah satu warga, awalnya mengaku senang bisa mendapatkan kebutuhan pokok seperti telur dan beras dengan harga lebih murah. Tapi ia tak bisa menutupi keresahannya.
“Kalau hanya sesekali, ya cuma jadi hiburan sesaat. Setelah ini harga balik lagi mahal. Harapannya bukan cuma ramai-ramai begini lalu selesai,” katanya dengan nada setengah kecewa.
Supinah, warga lainnya, juga menyuarakan hal senada. “Bantuan seperti ini bagus, tapi kenapa hanya digelar pas ada acara besar seperti Medhayoh. Kenapa tidak rutin atau dibuat permanen semacam toko pangan rakyat,” ujarnya menyindir.
Meski antusiasme warga tinggi, banyak yang mengeluhkan stok yang cepat habis dan antrean panjang.
Bahkan beberapa warga harus pulang dengan tangan kosong karena kehabisan barang.
“Kami tidak kebagian, sudah habis. Ini bukan gerakan solusi, tapi gerakan rebutan,” celetuk seorang warga yang enggan disebut namanya.
Plt Kepala DKPP, Zainal Fanani, menyebutkan bahwa GPM ini digelar untuk mendukung program Bupati Medhayoh dan menghadirkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
"Antusiasme warga sangat tinggi," ucapnya.
Pihaknya memang bekerja sama langsung dengan distributor untuk menyediakan bahan pangan.
"Memang belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga,” kata Zainal, seolah mengakui keterbatasan program ini.
Tapi, pertanyaan besarnya adalah, apakah hanya dengan satu kali acara bisa menstabilkan harga pasar yang terus melonjak?
Apalagi, tidak ada kepastian apakah program ini akan berkelanjutan atau hanya gimmick populis.
Warga berharap Gerakan Pangan Murah bukan hanya sebatas acara tempelan saat kunjungan pejabat.
Jika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serius, seharusnya ada strategi jangka panjang, pembentukan pasar rakyat permanen, pengawasan ketat distribusi bahan pokok, dan subsidi langsung untuk kelompok rentan.
Karena jika tidak, maka program seperti Gerakan Pangan Murah hanya akan menjadi ajang pencitraan, yang memberi kesan seolah peduli, tapi tak memberi dampak berarti setelah tenda ditutup dan pejabat pulang.
(Redho)
